oleh

DPR Nilai Belum Rampungnya Revisi UU Antiterorisme karena Pemerintah



SeputarNKRI

loading…

JAKARTA – DPR menilai belum rampungnya Revisi Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena pemerintah.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, Muhammad Syafi’i mengatakan bahwa revisi Undang-undang itu sudah mencapai 99 persen.

“Hanya tinggal 1 ayat dalam pasal 1 ketentuan umum yang belum bisa disepakati DPR, yakni tentang definisi terorisme,” ujar Syafi’i dihubungi wartawan, Senin (14/5/2018).

Dia melanjutkan, DPR sejak awal meminta pemerintah untuk memberikan definisi yang jelas tentang terorisme.

“Di awal pembahasan pemerintah sepakat pembahasannya sampai 3 kali diundurkan, ketika semua sudah selesai rampung, tinggal definisi terorisme, pemerintah tiba-tiba tidak setuju ada definisi, kita kemudian tetap bertahan karena tidak ada logikanya kita persoalkan terorisme padahal kita tidak tahu terorisme siapa,” ungkapnya.

Kemudian, akhir dari perdebatan itu, pemerintah meminta perumusan definisi tentang terorisme ditunda.

“Ketika waktu penundaan sudah selesai, pemerintah mengajukan rumusan yang mereka sudah buat, ternyata rumusaannya sedikitpun tak ada relevansi dan logika hukumnya untuk menyebut seseorang itu teroris,” ujar Politikus Partai Gerindra ini.

Karena, lanjut dia, definisi tentang terorisme yang diajukan oleh pemerintah tidak menjelaskan motif dan tujuannya.

“Kejahatan biasa saja. Lalu pemerintah katakan biar aparat yang menentukan mereka itu teroris atau bukan,” kata anggota Komisi III DPR ini.

Dia pun tidak sepakat dengan definisi tentang terorisme yang diajukan pemerintah itu. “Sebenarnya itu kesalahan yang sangat besar ketika kemudian pemerintah atau aparat menuduh orang itu teroris,” ungkapnya.

(pur)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz

News Feed