oleh

Percepat Revisi UU Antiterorisme



SeputarNKRI

loading…

JAKARTA –  Pemerintah dan DPR akhirnya satu suara dalam memandang urgensi percepatan pembahasan revisi UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau Antiterorisme.

Dua institusi tersebut juga bersepakat tidak menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Kesamaan sikap dicapai karena pemerintah dan DPR sama-sama melihat pemberantasan terorisme di Indonesia memerlukan payung hukum yang jelas. Dari pihak Senayan, DPR bahkan menargetkan revisi UU Antiterorisme sudah kelar Mei ini.

Beberapa poin penting revisi diantaranya memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada kepolisian untuk memberantas terorisme, termasuk pencegahan. Dalam undang-undang yang ada, polisi–dalam hal ini Densus 88 Antiteror baru bisa bertindak jika para terduga teroris melakukan aksi atau sudah jelas ada barang buktinya. Pelibatan TNI dalam penindakan teroris juga menjadi poin penting revisi.

Sebelumnya, merespons serangan terorisme di Surabaya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung revisi UU Antiterorisme yang sudah diajukan pemerintah ke DPR pada Februari 2016 hingga kini tak kunjung rampung. Dia meminta segera diselesaikan dalam masa sidang berikut, yaitu pada 18 Mei nanti. Jika Juni belum juga kelar, dia menyatakan akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Jauh hari sebelumnya, beberapa hari setelah peristiwa bom Kampung Melayu yang terjadi pada Mei 2017, Presiden juga sudah mendorong percepatan revisi dan secara khusus memerintahkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto untuk meminta DPR mempercepat pembahasan UU tersebut.

“Pak Presiden minta ini untuk diselesaikan cepat, soal definisi sudah selesai dan pelibatan TNI juga ada didalamnya. Teman-teman di DPR juga sudah sepakat untuk ini diselesaikan cepat,” ujar Menkopolhukam Wiranto di Jakarta kemarin.

DPR kemarin menegaskan komitmennya menuntaskan revisi UU Antiterorisme secepatnya. Sikap ini disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia bahkan menegaskan DPR tidak memperlambat pengesahan revisi UU Antiterorisme. Sebaliknya, pemerintahlah yang beberapa kali menunda itu lantaran banyak perdebatan dan perbedaan diinternal pemerintah terkait definisi terorisme.

“Kami mendorong pemerintah untuk segera satu kata di antara pemerintah sendiri agar RUU tersebut bisa segera dilanjutkan pembahasannya di DPR. Dan, kami targetkan pada Mei awal masa sidang ini bisa dituntaskan,” kata dia dalam ke terangan resminya kepada wartawan di Jakarta kemarin.

Bambang juga mengimbau Panitia Khusus (Pansus) RUU Antiterorisme untuk menerapkan sanksi pidana kepada pihak yang terkait dengan kelompok teroris dan segera menuntas kan frasa soal definisi tentang terorisme. Dia menegaskan bahwa DPR harus mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat, bangsa, dan negara. Bambang lantas meminta polisi dan aparat penegak hukum lain agar bertindak tegas tanpa takut melanggar HAM.

Dia lebih jauh meminta aparat menyusup jauh ke dalam sel kelompok teroris karena dengan cara itu mereka bisa menangkap dan memeriksa teroris sebelum melakukan aksi teror. “Kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan. Kalau ada pilihan antara HAM atau menyelamatkan masyarakat, bangsa, dan negara, saya akan memilih masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Antiterorisme DPR Muhammad Syafii menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah salah alamat karena mendesak DPR untuk menyelesaikan. Dia menyarankan kepada Presiden Jokowi untuk mendesak penyelesaian itu kepada tim panja pemerintah karena DPR menginginkan penyelesaian RUU ini sebelum reses kemarin (26/4).

“Dan tinggal satu ayat, kita sudah selesaikan 99%, tinggal satu ayat saja dari Pasal 1 tentang ketentuan umum yakni definisi terorisme,” kata pria yang akrab disapa Romo itu saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Menurut Romo, sebenarnya tidak ada perdebatan lagi soal substansi karena sudah disepakati tentang unsur-unsur terorisme dan hal itu sudah disahkan dalam rapat. Diantaranya ada tindak kejahatan, tindak kejahatan itu menimbulkan teror yang masif, menimbulkan korban, merusak objek vital yang strategis, dan ada motif dan tujuan politik. “Itu sudah diketok, tinggal kemudian pemerintah meredaksi ternyata pemerintah tidak mampu melakukan itu. Itu saja,” ujarnya.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz

News Feed