oleh

PKS: Soal Revisi UU Antiteror Jokowi Enggak Perlu Ancam-ancam



SeputarNKRI

loading…

JAKARTA – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu mengancam bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Antiterorisme.

Sebab kata dia, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hampir rampung.

“Jadi enggak perlu mengancam-ancam kalau enggak selesai bulan Juni, akan diterbitkan Perppu,” ujar Nasir Djamil dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Lagipula kata Legislator asal Aceh ini, ada perwakilan pemerintah yang ingin menyusun revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu.

“Kita menghormati lembaga kepresidenan, menghormati wakil mereka yang membahas RUU terorisme dan juga DPR,” kata Nasir yang juga Anggota Panitia Khusus (Pansus) revisi UU Antiterorisme.

Namun dia tidak mempersoalkan jika nantinya Presiden Jokowi menerbitkan Perppu itu. “Karena itu memang diatur. Secara konstitusional itu memang diatur. Jadi tidak ada yang salah,” ujar anggota Komisi III DPR ini.

Tapi menurut dia, serangkaian peristiwa teror bom belakang ini terjadi karena intelijen belum maksimal. “Karena dalam sebuah kegiatan menanggulangi itu kan ada tiga hal, ada preemtif, preventif, ada represif,” ungkapnya.

(maf)

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz

News Feed