oleh

“Panama Papers” dan Cara Menghindari Pajak

SeputarNKRI|EKONOMI – Dengan Cara global, jumlah ketajiran dunia yg tersimpan dalam Rek. yurisdiksi tax haven (bebas pajak) di beraneka ragam penjuru jagat raya diperkirakan mencapai lebih kurang 7,6 triliun dollar AS (setara Rp102.600 triliun).

qq

Perihal terungkap dalam investigasi wartawan Guardian, Luke Harding, yg membawa data tersebut berdasarkan ahli ekonomi asal Amerika Serikat, Gabriel Zucman.

Dalam jumlah tersebut, catat Harding, Zucman serta memperkirakan bahwa kehilangan potensi penerimaan pajak yg sanggup di terima negara-negara dengan cara global mencapai 200 miliar dollar AS (setara Rp12.700 triliun) per thn.

Seandainya jumlah negeri & yurisdiksi yg ada di tingkat internasional tertulis kira kira 200 negeri, sehingga tiap-tiap negeri diperkirakan dengan cara kasar kehilangan potensi pajak lebih dari Rp60 triliun per th.

Besar Nya jumlah potensi pajak yg raib itu kalau bisa ditarik sebenarnya sanggup difungsikan tiap-tiap negeri dalam lakukan pembangunan di negerinya sendiri (yg berguna terkecuali bagi kalangan tajir, tapi serta kelas menengah sampai bawah dalam satu buah negeri).

Dikarenakan itulah, penyingkapan “Panama Papers” atau Dokumen Panaman yg mengguncang bagian perekonomian internasional pun adalah perihal yg tak mampu di lihat sebelah mata.

Khususnya bagi RI, yg dikala ini pun sedang menggencarkan penerimaan pajak terutama dalam rangka membiayai berbagai proyek infrastruktur di beraneka ragam daerah di Tanah Air.

Koalisi dinas swadaya warga (LSM) yg tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan pula menyebut bahwa fenomena terungkapnya tidak sedikit individu & perusahaan yg diduga terkait upaya penghindaran pajak dalam “Panama Papers” sebenarnya yaitu momentum utk membasmi praktik penghindaran pajak di Indonesia.

“Panama Papers menunjukkan bahwa dunia telah berada di zaman darurat kriminal pajak. Elemen ini mesti jadi momentum bagi Pemerintah Indonesia buat cepat membasmi praktik penghindaran pajak, pengelakan pajak & praktik pencucian duit oleh wajib pajak Indonesia, baik perorangan ataupun tubuh hukum,” kata Koordinator Forum Pajak Berkeadilan, Ah Maftuchan.

Forum Pajak Berkeadilan terdiri atas Perkumpulan Prakarsa, Seknas PWYP Indonesia, International NGO for Indonesia Development (Infid), Transparency International Indonesia (TII), Asppuk, The Habibie Center, ICW (Indonesia Corruption Watch), IGJ (Indonesia for Global Justice), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), ILR (Indonesian Legal Roundtable), P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren & Penduduk), Yappika & YLKI (Yayasan Pelayanan Pengguna Indonesia).

Menurut Ah Maftuchan, bersama jumlahnya entrepreneur & elite Indonesia yg masuk dalam list yg ada di Dokumen Panama, hal itu dinilai mengonfirmasi bahwa praktik-praktif bernoda dalam menghindari & mengelak pajak sudah jadi ancaman serius bagi Indonesia.

Ah Maftuchan yg pula menjabat juga sebagai adalah Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa berpendapat, ancaman serius itu dikarenakan mampu mengurangi mobilisasi penerimaan pajak buat pembiayaan pembangunan di bermacam macam daerah, pun menunjukkan besar nya potensi penerimaan pajak Indonesia yg menguap.

Beliau mendesak Presiden Joko Widodo buat langsung menempa Gugus Kerja Anti-Mafia Kriminil Pajak yg berisi gabungan antara Instansi pemerintah & nonpemerintah yg kredibel. “Gugus Pekerjaan bekerja buat mengusut list nama yg masuk Panama Papers & negeri surga pajak yang lain,” usulnya.

Pada Awal Mulanya, Presiden Joko Widodo berjanji cepat mengumumkan hasil kajian pemerintah terkait info nama-nama orang Indonesia dalam dokumen milik firma hukum asal Panama Mossack Fonseca yg bocor atau yg dikenal juga sebagai “Panama Papers”.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui sekian banyak nama WNI yg tercantum dalam “Panama Papers”, serupa dgn sekian banyak nama dalam data yg dipunyai DJP utk menilai bekal para wajib pajak diluar negara.

Bambang mengemukakan amat sangat wajar jika WNI mempunyai perusahaan bayangan di yuridiksi bebas pajak (offshore) utk mengembangkan business di luar negara, asalkan perusahaan itu tak diperlukan utk menghindar dari kewajiban perpajakan.

Buat itu, Bambang menentukan DJP dapat periksa kembali validitas dari laporan investigasi berkaitan dugaan kriminil penghindaran pajak itu, terutama nama-nama para wajib pajak yg diduga memiliki modal akbar di luar negara.

Beliau menegaskan data terkait dugaan korupsi & kriminil pajak yg sudah dipublikasikan dengan cara global itu ialah pelengkap dari data milik DJP yg berasal dari otoritas pajak resmi negara-negara yg tergabung dalam forum G20.

Sedangkan terkait pembahasan RUU Pengampunan Pajak, Bambang berharap seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat sanggup menyepakati seluruhnya poin-poin dalam aturan hukum tersebut, supaya kebijakan repatriasi dana di luar negara ini bisa serta-merta diimplementasikan.

Tapi di lain pihak, Forum Pajak Berkeadilan meminta terhadap pemerintah buat membatalkan ide “tax amnesty” atau pengampunan pajak yg dinilai akan tak optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak.

“Batalkan ide pemberian pengampunan pajak pada wajib pajak nomor satu tajir dikarenakan dapat kontraproduktif kepada upaya optimalisasi penerimaan pajak,” ujar Ah Maftuchan.

Menurut dirinya, pengampunan pajak dapat jadi langkah mundur penegakan hukum perpajakan & pencucian duit, pula bakal melemahkan martabat pemerintah di hadapan orang nomor wahid tajir & korporasi.

Seterusnya, lanjutnya, pengampunan pajak serta dinilai bakal melukai wajib pajak kecil-menengah yg sejauh ini taat bayar pajak.

Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tak bakal cuma bergantung terhadap pengampunan pajak atau “tax amnesty” utk mendapat penambahan penerimaan bagi pembangunan negeri.

“Ada atau tak ada ‘tax amnesty’, kita telah menciptakan kalkulasi kalkulasi. ga ada ketergantungan terhadap ‘tax amnesty’,” kata Joko Widodo ditemui usai berikan pengarahan dalam Rapimnas III Ditjen Pajak di Jakarta, Selasa (29/3).

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengemukakan dalam pengarahan terhadap sebanyak kepala kanwil Lembaga perpajakan, Presiden meminta target penerimaan pajak segede Rp1.360 triliun akan tercapai baik dgn ataupun tidak dengan “tax amnesty”.

Tata ulang diluar itu, Indonesia pun dinilai butuh mempelopori penataan ulang pada system keuangan & ekonomi global yg diwarnai tidak sedikit ketimpangan dari terindikasi terungkapnya “Panama Papers” berkaitan individu terkait perusahaan penghindar pajak diluar negara.

“Sistem ekonomi mesti langsung dilakukan penataan ulang. Indonesia butuh mempelopori perubahan tata kelola keuangan global,” kata Acara Manager International NGO for Indonesia Developmet (Infid) Khoirun Nikmah.

Menurut Khoirun Nikmah, tata kelola keuangan global yg butuh diubah antara lain terkait system perpajakan, pun penghentian rezim kerahasiaan data perpajakan & perbankan.

Tidak Hanya itu, papar dirinya, perubahan tata kelola itu serta mesti mencakup soal pertukaran info antarnegara & penguatan hukum, administrasi & kelembagaan perpajakan.

“Presiden Joko Widodo akan memakai forum G-20 sbg area utk mendesakkan agenda-agenda tersebut,” tambahnya.

Beliau pun menyebutkan Presiden bisa pula mengusulkan pembentukan Tubuh Perpajakan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengungkapkan, potensi pajak yg menguap dari Indonesia lantaran praktik pelarian duit haram tiap th diprediksi banyaknya nyaris Rp200 triliun tiap-tiap tahunnya.

“Tingginya falsafah duit haram dari Indonesia diakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ialah group tajir, superkaya & korporasi, tingginya prevalensi korupsi pajak, praktik penggelapan & penghindaran pajak bersama metode perekayaan keuangan yg rumit, rendahnya kinerja otoritas pajak Indonesia,” kata Dadang Trisasongko.

Sedangkan Koordinator Nasional LSM Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah mengungkapkan, di tengah rendahnya rasio pajak bidang pertambangan yg cuma mencapai 9,4 % mengindikasikan tetap maraknya praktik penghindaran & pengemplangan pajak di bagian tersebut.

Dengan Cara hukum memang lah bukanlah yaitu elemen tanpa izin mendirikan perusahaan diluar negara. Tapi, jika beberapa orang yg mempunyai tidak sedikit harta tetap diizinkan buat melaksanakan hal tersebut bersama niat menghindari pajak, tak pelak tingkat ketimpangan atau kesenjangan pendapatan bakal semakin melebar, & bisa memicu konflik sosial.

Lantaran itu, wajar seandainya negara-negara di seluruhnya dunia, termasuk juga Indonesia, sejak mulai laksanakan penyelidikan pada nama-nama yg terdaftar dalam “Panama Papers”.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz

News Feed