oleh

KPK Tegaskan Tidak Targetkan Kader PDIP dalam OTT



SeputarNKRI

loading…

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak menargetkan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menjadi kepala daerah dalam penanganan kasus termasuk yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT).

Wakil Ketua KPK Thony Saut Situmorang menyatakan, dalam penanganan kasus atau perkara baik di tahap penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan di persidangan maka KPK berpijak pada koridor dan mekanisme hukum.

Dia menggariskan, selama satu pekan sebelumnya memang ada tiga kali OTT di tiga daerah berbeda yang kemudian ada tiga kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Saut, dalam penanganan kasus tiga kepala daerah tersebut maupun kasus-kasus lainnya KPK tidak melihat apalagi menyasar kader partai tertentu.

“KPK enggak milih sasaran. Yang utama itu hukum, hukum pembuktian yang dikedepankan. Enggak ada politik-politikan. Yang penting kita sudah punya lebih dua alat bukti yang cukup,” tegas Saut saat dikonfirmasi, Senin (11/6/2018).

Pernyataan Saut menanggapi kritik yang dilontarkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Selama satu pekan sebelumnya, ada tiga OTT yang dilakukan KPK di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Senin (4/6/2018) tim KPK melakukan OTT di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dalam OTT ini KPK menangkap enam orang termasuk Tasdi selaku Bupati Purbalingga periode 2016-2021 sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purbalingga (kini dipecat).

Penangkapan dilakukan setelah terjadi serah terima uang yang diduga suap sebesar Rp100 juta yang rencananya untuk kebutuhan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2018 Tasdi. Dari enam orang tersebut, kemudian ditetapkan lima tersangka.

Tasdi dan Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga Hadi Iswanto sebagai tersangka penerima suap dari ?tiga tersangka pemberi pengusaha kontraktor dari PT Sumber Bayak Kreasi. Mereka yakni Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.

Uang Rp100 juta merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 2,5 persen atau sekitarĀ  Rp500 juta dari nilai proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center (PIC) tahap 2 Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp22.282.700.000.

Proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center (PIC) digagas Bupati Tasdi sejak 2016. PIC kemudian menjadi proyek multiyears (tahun jamak) kurun 2017-2019 dengan total nilai proyek sekitar Rp77 miliar. Anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga.

Berikutnya Rabu (6/6) tim KPK melakukan OTT di Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar, Jawa Timur. Saat OTT disita uang tunai Rp2,5 miliar terkait dengan dua kasus dugaan suap berbeda untuk dua kepala daerah.

Dalam OTT, KPK menangkap lima orang minus Bupati ?Tulungagung periode 2013-2018 yang juga kader PDIP Syahri Mulyo dan Wali kota Blitar periode 2016-2021 sekaligus Ketua DPC PDIP Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar. Syahri dan ?Samanhudi sudah dipecat PDIP.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz

News Feed