oleh

Wakil Ketua Komisi DPR Sarankan Rumah Sakit Jangan Berpikir Bisnis Saja

Wakil Ketua Komisi DPR Sarankan Rumah Sakit Jangan Berpikir Bisnis Saja
SeputarNKRI | Viral
– Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengkritik rumah sakit-rumah sakit yang masih mementingkan urusan bisnis dan finansial ketimbang urusan kemanusiaan.

Hal tersebut dikatakan Saleh menyusul tewasnya bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres karena sang orangtua tidak mampu membayar uang muka atau down payment untuk perawatan di ruang PICU.

“Jadi, rumah-rumah sakit tidak boleh hanya berorientasi keuntungan finansial dan mengabaikan aspek sosial dan kemanusiaan. Bersedia membuka rumah sakit, tentu harus bersedia pula mengabdi pada kepentingan sosial dan kemanusian.”kata Saleh dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Senin(11/9/2017).

Rumah-rumah sakit swasta kata Saleh memang memiliki aturan administratif dan sistem pembiayaan sendiri.

Namun demikian, rumah-rumah sakit juga diharapkan dapat memberikan pengecualian-pengecualian pada kasus-kasus tertentu.

Karena hakikat dari pelayanan kesehatan adalah pelayanan kemanusiaan.

Saleh juga mengaku sedih dan prihatin atas kejadian yang menimpa bayi Debora.

Kejadian tersebut kata dia tidak semestinya terjadi di tengah keseriusan pemerintah mengejar target implementasi universal health coverage, dimana masyarakat dipastikan memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dengan biaya yang terjangkau.

“Kalau masih ada kejadian seperti ini, saya yakin universal health coverage (UHC) yang digaung-gaungkan akan sulit tercapai. Harus ada keseriusan dan keikhlasan semua pihak untuk berpartisipasi. Termasuk rumah-rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,”ujar Saleh.

Politisi PAN itu juga meminta kementerian kesehatan melakukan investigasi serius terkait kematian bayi Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres.

Investigasi boleh melibatkan perkumpulan rumah-rumah sakit yang ada.

“Jika ditemukan ada yang salah dalam prosedur pelayanan, tentu kementerian kesehatan harus menjatuhkan sanksi tegas,”ujar Saleh.

Lebih jauh Anggota DPR dari Dapil Sumut II ini menjelaskan tentu sangat diperlukan jika pemerintah membuat aturan khusus terkait pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit.

Dengan begitu, katanya rumah-rumah sakit tidak begitu saja menolak pasien yang tidak cukup biaya.

Apalagi, pasien tersebut memiliki kartu BPJS kesehatan yang perlindungan kesehatannya dijamin oleh negara.

“Dalam beberapa kasus, memang ada rumah sakit yang enggan untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan. Mungkin dinilai profitnya tidak terlalu banyak. Padahal, pemegang kartu BPJS Kesehatan gratis tidaklah gratis begitu saja. Untuk tahun 2017 ini saja, anggaran untuk BPJS kesehatan dari data PBI sudah mencapai 34 Triliun.”ujar Saleh.

Karena itu, rumah-rumah sakit yang ada diimbau untuk membantu program pelayanan kesehatan yang dikembangkan pemerintah.

Selain itu, standar pembiayaan dan pelayanan kesehatan harus benar-benar berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

“Harus diingat betul, bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin jatuh sakit. Karena itu, setiap orang yang sakit dipastikan adalah orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan,”ujarnya.

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz

News Feed